Prodi Magister Manajemen Bencana UNRI Berkontribusi Dalam Kebijakan Publik Berwawasan Lingkungan Melalui DPLH

Pada tanggal 21 April 2026, Prof. Dr. Juandi Muhammad, MSi selaku Koordinator Program Studi Magister Manajemen Bencana Pascasarjana Universitas Riau hadir dalam kegiatan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) yang diselenggarakan atas undangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Kehadiran beliau merupakan wujud komitmen Program Studi Magister Manajemen Bencana untuk memastikan bahwa setiap proses pembangunan tidak hanya berorientasi pada peningkatan layanan dan infrastruktur, tetapi juga berorientasi pada perlindungan lingkungan hidup serta keberlanjutan pembangunan.

Kegiatan DPLH pada kesempatan ini berkaitan dengan operasional Booster PUMP Kota Batak, Booster PUMP Menggala, serta warehouse Bumbung beserta fasilitas pendukungnya oleh PT Pertamina Gas. Prodi Magister Manajemen Bencana menegaskan peran keilmuannya dalam mendorong pengelolaan risiko dan pencegahan dampak, khususnya agar kegiatan operasional berjalan dengan prinsip kehati-hatian lingkungan, pengurangan potensi gangguan, dan mitigasi dampak terhadap ekosistem serta keselamatan lingkungan di wilayah Riau.

Melalui keterlibatan akademik ini, Prodi Magister Manajemen Bencana memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan dapat sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan—yakni pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Dengan pendekatan manajemen bencana, Prodi turut mendorong agar dokumen dan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan mencakup aspek pencegahan, kesiapsiagaan, respons, serta pemulihan apabila terjadi kejadian yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.

Pada akhirnya, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk menghadirkan pembangunan yang lebih aman, bertanggung jawab, dan selaras dengan kaidah keberlanjutan. Prodi Magister Manajemen Bencana berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi nyata—melalui kajian, pendampingan, dan penguatan tata kelola—agar pembangunan di Provinsi Riau semakin berdaya guna, rendah dampak, dan mendukung terwujudnya masa depan yang lebih berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.